Oleh : Zulfadli Ilmard/Dosen Hubungan Internasional FISIP Unimal
■ Isu tentang campur tangan Washinton dalam pemilu 2024 menjadi salah satu diskusi menarik dikalangan
patriot bangsa. CIA selaku aktor intelijen Paman Sam memainkan skenario Pilpres 2024 untuk pemenangan
sosok yang didukung Washinton, utamanya sosok yamg dapat menjamin kepentingan AS di Indonesia. ■
ACEH — Sejak Indonesia Merdeka, Amerikat telah mengirimkan tim intelijennya, OSS, pendahulu CIA. Tujuannya untuk menghindarkan Indonesia jatuh ke tangan komunis. CIA berusaha menyingkirkan Soekarno dengan berbagai cara, bahkan pembunuhan. CIA mendukung lawan politik PKI dalam pemilihan umum dan menyokong pemberontakan PRRI/Permesta. Operasi rahasia tersukses CIA terhadap Uni Soviet di Indonesia, peran CIA dalam penyanderaan Konsulat Indonesia di Belanda dan pembajakan pesawat Garuda Woyla, penggalangan milisi ISIS dari Indonesia, dan terbongkarnya penyadapan CIA terhadap negara-negara yang menggunakan mesin kode Crypto AG, termasuk Indonesia.
Klaim Intervensi CIA Pilpres 2024
Berdasarkan dokumen yang diterbitkan oleh Kedutaan China berjudul Fact Sheet on the National Endowment for Democracy yang memuat tentang cara-cara rahasia operasi CIA. Selama 25 tahun terakhir CIA cenderung mengarahkan LSM-LSM dalam melakukan infiltrasi, sabotase, serta menghasut dengan apa yang disebut “gerakan demokratis” di negara dan wilayah sasaran. Secara global CIA menggunakan The National Endowment for Democracy (NED) sebagai agen intelijen untuk merekrut dan menggalang asset CIA yaitu LSM-LSM lokal (demokrasi, gender, kesetaraan).
Klaim bahwa CIA terlibat dalam upaya penjatuhan rezim Orde Baru. Meskipun bukti langsung tentang keterlibatan CIA dalam pengunduran diri Soeharto tidak ada, banyak spekulasi dan teori konspirasi muncul. Beberapa percaya bahwa Amerika Serikat memiliki peran tersembunyi dalam perubahan rezim untuk memastikan stabilitas politik dan ekonomi di kawasan tersebut.
Anies, Prabowo Atau Ganjar Pranowo?
Nama Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sepertinya belum menunjukkan kedekatan atau tanda-tanda bahwa dirinya didukung Pamam Sam dan cenderung dipersepsikan negatif oleh Amerika. Sementara Anies Baswedan menjadi Capres yang paling dikait-kaitkan dengan Washinton. Untuk waktu yang lama mantan Gubernur DKI Jakarta itu selalu dilihat sebagai “sahabat AS”. Ini terkait bocoran kawat dari Keduataan Besar AS di Jakarta pada tahun 2009 lalu kepada CIA, Defense Intelligence Agency, National Security Council, dan kepada Kementerian Luar Negeri AS.
Kawat tersebut berisi permohonan aplikasi visa. Kawat yang kemudian dimuat oleh WikiLeaks berkode 09JAKARTA1612 ini secara spesifik menyebut Anies sebagai “sosok Muslim moderat sahabat Amerika”. Meskipun ini hanya salah satu contoh spesifik, namun sangat mungkin menggambarkan bagaimana negara seperti AS memandang Anies. Bukan rahasia lagi bahwasanya kekuasaan di Indonesia kerap ditentukan oleh restu dari negara seperti AS. Dengan demikian, pada titik ini Anies punya modal yang besar.
Anies Baswedan telah mengumumkan visinya mengenai kebijakan luar negeri Indonesia yang berbasis nilai jika ia memenangkan pemilu mendatang. Anies mengkritik pendekatan transaksional kebijakan luar negeri Presiden Jokowi yang mengutamakan perdagangan dan investasi, sehingga menyebabkan keengganan mengkritik Rusia selama konflik dengan Ukraina. Setelah belajar dan bekerja di Amerika Serikat, Anies menunjukkan keterlibatan yang lebih proaktif dalam membina hubungan dengan dunia Barat dibandingkan dengan kedua pesaingnya. Pendekatan ini mungkin diterima oleh sebagian masyarakat yang kritis terhadap anggapan pemerintah yang cenderung pro-Beijing.
Sedangkan Prabowo untuk beberapa waktu lamanya selalu terganjal dalam upayanya menjadi penguasa Indonesia, utamanya terkait konteks dukungan AS ini, banyak yang beranggapan sebagai akibat kiprah masa lalunya di sekitar 1998 dan kasus pelanggaran HAM.
Perbedaan antara Ganjar dan Prabowo terletak pada sikap publik mereka mengenai masalah pertahanan dan diplomasi. Ganjar, mengingat kurangnya pengalaman internasionalnya, kemungkinan besar akan bergantung pada mekanisme kelembagaan dan diplomat berpengalaman di Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk melanjutkan garis non-blok dan netralitas pemerintahan Jokowi.
Di sisi lain, latar belakang militer Prabowo kemungkinan besar secara tidak sengaja memengaruhi pendekatannya terhadap kebijakan luar negeri. Ketidaksesuaian antara rencana perdamaian Rusia-Ukraina yang diajukan oleh Prabowo dengan sikap diplomatik resmi Indonesia menunjukkan bahwa calon presiden tersebut kemungkinan besar akan mengembangkan pendiriannya sendiri mengenai masalah pertahanan dan diplomatik.
Sebagai mantan jenderal dan menteri pertahanan, Prabowo diperkirakan akan memprioritaskan kedaulatan nasional Indonesia di wilayah maritimnya yang kaya sumber daya, terutama dalam menghadapi meningkatnya kehadiran Tiongkok di Laut Natuna Utara dan klaim “sembilan garis putus-putus”.
Hal ini memerlukan tindakan penyeimbangan yang cermat antara melindungi kepentingan nasional dan menjaga hubungan positif dengan investor terbesar kedua di negara tersebut.
Dari poin-poin penjelasan tersebut, jelas terlihat bahwa Anies-lah yang paling berpeluang mendapatkan dukungan AS. Pertanyaannya adalah benarkah demikian? Menarik untuk ditunggu kenyataannya. (*)
