Desember 2022, NPK PT PIM Segera Launching Target Produksi 500 Ribu Ton per Tahun
LHOKSEUMAWE – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki didampingi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Saiful Bahri akrab disapa Pon Yahya meninjau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, serta mendengarkan pemaparan dari Direktur Badan Usaha Pengawasan Pelaksana (BUPP) KEK, Kasuma Indra, dan juga meninjau pembangunan pabrik pupuk NPK PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Krueng Geukueh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, Senin (24/10/2022).
Dalam kunjungan Pj. Gubernur, turut hadir Pj. Bupati Aceh Utara Azwardi, Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Bayu Permana, Direktur Operasi dan Produksi PT PIM Jaka Kirwanto, Dandim 0103/Aceh Utara Letkol Inf Hendrasari Nurhono, Kapolres Lhokseumawe AKBP Henki Ismanto, Direktur Teknik dan Operasi PT PAG Yan Syukharial, Kepala UPTD Administrator KEK Arun Lhokseumawe pada DPMPTSP Aceh Zulkifli Hamid, dan Direktur BUPP KEK Arun Lhokseumawe Kasuma Indra.
Terkait operasional KEK Arun, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki mengatakan, masih ada sejumlah persoalan yang belum selesai hingga saat ini. Saya mendengar bahwa penyertaan dari saham PT Pelindo dengan Pertamina belum. Namun saat ini sudah di bahas.
Pihaknya juga telah meminta bantuan PT PIM dan PT PEMA agar lahan mana yang bisa dimanfaatkan. Karena di KEK ini kan adalah lahan milik PEMA, ada lahan milik Pertamina, ada juga milik PT Arun. Agar semua ada kejelasan, maka PT PEMA harus segera memetakan agar komoditi wilayah bisa memanfaatkan lahan di KEK.
Agar ada tahapan yang jelas, Pj Gubernur menyarankan agar PT PIM mengundang para Bupati dan Wali Kota di sekitar KEK ini, mulai dari Bener Meriah hingga ke wilayah ini. Mana yang bisa dimanfaatkan pelabuhan itu.
Pj Gubernur mengungkapkan, di KEK Arun ada sekitar 2.600 hektar lahan yang tersedia. Dari jumlah tersebut, 1.600 di antaranya dimiliki oleh Lembaga Menjaga Aset Negara (LMAN).
“Saat ini sedang disepakati agar kawasan ini benar-benar jadi KEK. Sudah sejak 2018 diresmikan namun hingga saat ini belum berjalan,” ujar Pj Gubernur Aceh.
Pemaparan, Pj Bupati Aceh Utara Azwardi Abdullah juga mengharapkan, kejelasan terkait dimana lahan yang bisa digunakan sebagai gudang kopi dan komoditi lainnya.
Sementara itu, terkait pabrik NPK PT PIM sedang dibangun dan segera akan beroperasi. Produksi pupuk NPK PT Pupuk Iskandar Muda, di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun akan segera di launching pada Desember 2022, karena sudah mencapai 90 persen pembangunannya.
“Kita semua tentu berharap agar Aceh Maju dan rakyatnya sejahtera. Untuk itu, dukungan dari masyarakat tentu sangat diperlukan, termasuk teman-teman media,” kata Achmad Marzuki usai meninjau Kawasan KEK dan usai meninjau pabrik NPK.
Direktur Operasi dan Produksi PT PIM, Jaka Kirwanto menjelaskan, progres pembangunan pabrik NPK sudah 90 persen. “Insya Allah pada November 2022 nanti sudah mulai mechanical support, dan Desember 2022 sudah mulai produksi. Desainnya mencapai 500.000 ton pertahun untuk produksi (pupuk NPK). Distribusi nanti sebagian untuk subsidi dan sebagian diekspor,” ujar Jaka Kirwanto.
Sementara itu, Ketua DPRA Saiful Bahri menegaskan dukungannya terhadap sejumlah program percepatan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan semua pihak yang terlibat di KEK Arun.
“Saya pada prinsipnya sangat mendukung apa-apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah, terutama terkait dengan menyediakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Karena selama ini banyak pemuda Aceh yang mencari kerja ke luar bahkan hingga mancanegara,” kata Pon Yaya.
Ketua DPRA, menegaskan seluruh pihak yang terlibat di KEK Arun bekerja secara nyata dan bukan hanya pencitraan semata. “Sudah sejak 2018 KEK Arun ini diresmikan, namun hingga saat ini belum bisa menyerap tenaga kerja secara maksimal.
Operasionalnya pun belum, masih sebatas cerita. Jadi, saya sepakat dengan Pak Gubernur, apa yang sudah bisa ditindaklanjuti maka segera dikerjakan.
Karena salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan tentu saja dengan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya,” tegas Pon Yaya.
Direktur BUPP KEK Arun Lhokseumawe, Kasuma Indra mengatakan, kami akan melibatkan semua stakeholder yang lain serta mengundang kepala daerah Bupati/Walikota untuk bersama-sama melakukan pembahasan lanjutan KEK, mudah-mudahan tidak ada kendala.
Mengenai pelaku usaha yang sudah ada sama kita sampai saat ini ada 16 perusahaan. Premier Oil dan Repsol nanti mereka bisa bergabung dengan kita dalam KEK. Harapan kami bisa masuk industri besar supaya dapat merekrut tenaga kerja di kawasan ini.
Terkait industri yang sudah ada di kawasan KEK adalah industri baru pabrik NPK PT PIM. Kedepan kita juga akan ada Core Storage, LNG Hub, Kondensat, dan Shorebase di Pelindo.
Selain itu, sebagaimana yang diharapkan Bapak Pj. Gubernur Aceh, Pelabuhan Umum Krueng Geukueh pada tahun 2023 agar dapat mengekspor komoditi dari sini,” kata Kasuma Indra.
BUPP KEK Arun Lhokseumawe juga telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Yayasan Akademi Industri Petrokimia dan Migas (Akaogas) tentang peningkatan sumber daya manusia di wilayah Aceh.
Jika pihak investor datang nantinya sudah siap untuk tenaga kerja, karena dilakukan pelatihan terlebih dahulu kepada peserta terkait petrokimia dan migas.
Terkait lahan eks-PT Arun, tahap awal pihaknya minta pengelolaan penuh 100 persen dari LMAN. Hak pengelolaan hanya perjanjian antara yang kuasai lahan dengan kami yang eksekusi di lapangan.
Lahan eks-PT Arun tersisa hanya 550 hektare, harapan kami bisa membuat perjanjian pada bulan November 2022 dalam bentuk bagaimana mekanisme pengelolaan. LMAN sebagai pemilik lahan, tapi hak pengelolaannya yang kita minta sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2017,” pungkas Direktur BUPP KEK Arun Lhokseumawe, Kasuma Indra. []
