ACEH UTARA – Jalan yang baru saja dilakukan pengerasan pada Mei 2022 lalu dan menghubungkan tiga gampong yaitu Paloh Mampre, Panton, dan Meunasah Alue di Kecamatan Nisam rusak parah dan sulit dilewati oleh kendaraan bermotor dan roda empat.
Penelusuran tim durasi.tv di LPSE Kabupaten Aceh Utara, paket proyek Peningkatan Jalan Paloh Mampree – Alue Seujeungkai Kecamatan Nisam dengan pagu anggaran Rp 960 juta dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Utara itu dikerjakan oleh CV. Nyopat Na yang ditender pada 15 maret 2022 yang lalu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Salah seorang warga Gampong Meunasah Alue, Bustami mengatakan, jalan yang menghubung tiga gampong di Nisam tersebut baru diaspal 1 Km pada tahun 2019 lalu, sedangkan akses jalan yang rusak melebihi 4 Km dengan jumlah penduduk capai 5 ribu orang.
“Jalan yang rusak tersebut belum pernah ter aspal. pada bulan Mei 2022 pernah dilakukan pengerasan dengan sumber anggaran mencapai Rp 1 Milyar (APBK). Tapi sayangnya pengerasan itu hanya bertahan 6 bulan,” kata Tami, pada Selasa (13/12/2022).
Ia menyebutkan, untuk Nisam saat ini ada 4 orang anggota DPRK, tapi sayang nya sudah 3 tahun terpilih tidak ada yang merespon keluhan masyarakat. Empat anggota DPRK Aceh Utara Periode 2019-2024 dari Nisam adalah Muhammad Wali (PKB), Saifuddin (Partai Golkar), Khairuddin (PPP), Jirwani (PA). Mereka masuk dalam Daerah Pemilihan (Dapil) III pada Pemilu legislatif 2019 lalu.
“Kami berharap kepada Pj Bupati Aceh Utara segera merespon keluhan masyarakat kami, tidak meminta dana hibah, tapi jalur transportasi diperbaiki. Tiga gampong itu memiliki akses sekitar 5 Km, dan hanya yang baru teraspal tahun 2019 lalu cuma 1 Km,” jelasnya.
Tami juga menambahkan, Tidak hanya jalan Cot Putoh- Meunasah Alue itu yang mengalami kerusakan parah, ada juga sejumlah jalan khususnya di ibukota kecamatan jika hujan akan terendam lumpur.
“Seharusnya ini jadi prioritas pemerintah untuk memuluskan program peningkatan ekonomi masyarakat pasca Covid. Namun sayangnya, di buku APBK yang bertumpuk hanya program yang tidak menguntungkan bagi masyarakat,” pungkasnya.[]
