SKK Migas dan BPMA Temui Gubernur Aceh, Bahas Cadangan Migas yang Baru

  • Bagikan
Foto: Perwakilan SKK Migas Sumbagut dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) melakukan silaturahmi dan kunjungan kerja dengan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. @Istimewa
Perwakilan SKK Migas Sumbagut dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) melakukan silaturahmi dan kunjungan kerja dengan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah di Banda Aceh, Rabu (22/9/2021). doc/pertamina

BANDA ACEH – Perwakilan SKK Migas Sumbagut dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) melakukan silaturahmi dan kunjungan kerja dengan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, di Kantor Gubernur Aceh, Selasa 21 September 2021.

Kunjungan kerja itu diikuti Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Rikky Rahmat Firdaus, Kepala Departemen Humas, Yanin Kholison, Wakil Kepala BPMA, Muhammad Najib, Deputi Perencanaan, Muhammad Mulyawan. Selain itu, General Manager Pertamina Hulu Rokan Zona 1, Ani Surakhman, dan Senior Manager Relation Pertamina Regional 1 Sumatera, Yudhi Nugraha.

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah penghasil migas di Indonesia. Keberadaan migas di Aceh merupakan bagian penting industri hulu migas di Indonesia. Sejak beberapa dekade terakhir produksi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di wilayah Aceh cenderung turun.

Oleh karena itu, KKKS sebagai perusahaan operator negara yang memegang wilayah kerja di darat atau lepas pantai offshore, terus berusaha mencari sumber cadangan-cadangan migas baru di Provinsi Aceh. Dalam prosesnya sendiri, SKK Migas juga bersinergi dengan BPMA dalam hal koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah.

Sesuai kewenangannya bahwa di bawah 12 mil laut kewenangan pengelolaan migas berada di Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Sedangkan di atas 12 mil laut kewenangan pengelolaan di bawah SKK Migas.

Ruangan Kerja Gubernur Aceh.

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dalam pertemuan tersebut menyampaikan, bahwa Pemerintah Aceh pada prinsipnya mendukung kegiatan hulu migas di Provinsi Aceh, melalui adanya pengeboran tersebut diharapkan akan meningkatkan investasi dan benefit lainnya bagi masyarakat.

“Pemerintah Aceh mendukung langkah yang dilakukan SKK Migas, BPMA dan KKKS dalam upaya melakukan pencarian minyak di lepas pantai Aceh. Kami berharap pengeboran eksplorasi ini dapat berhasil dan menemukan cadangan migas yang baru. Kami juga berharap agar BPMA dapat berperan menjadi katalisator dalam komunikasi bersama stakeholder serta pemangku kepentingan di daerah,” Kata Nova.

Dalam upaya mencari cadangan migas yang baru, SKK Migas bersama KKKS Wilayah Aceh terus bersinergi dengan pemangku kepentingan baik di level provinsi maupun kabupaten/kota. Terbaru, SKK Migas bersama KKKS Pertamina Hulu Rokan Zona 1 telah melakukan koordinasi dan komunikasi bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur dan Lhokseumawe setelah awal tahun lalu juga berkoordinasi dengan Gubernur Aceh untuk menyampaikan rencana dan progress eksplorasi pengeboran tiga sumur NSO-R2, NSO-S2 dan NSO-XLLL di lepas pantai (offshore) yang berjarak sekitar 100 KM dari Lhokseumawe. Sumur eksplorasi tersebut direncanakan mulai dibor pada Akhir November 2021

Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Rikky Rahmat Firdaus, menyebutkan, bahwa SKK Migas dan KKKS khususnya di Provinsi Aceh sedang berusaha mencari cadangan migas yang baru untuk mendukung tercapainya target 1 juta barel di tahun 2030, yang merupakan target dari pemerintah.

“SKK Migas bersama KKKS sedang gencar untuk melakukan eksplorasi untuk menambah cadangan migas. Tahun ini Pertamina Hulu Rokan Zona 1 akan mengebor tiga sumur. Tahun depan direncanakan Premier Oil Andaman Ltd yang akan melakukan pengeboran satu hingga dua sumur yang lokasinya berada di perbatasan laut NKRI,” ucap Rikky Rahmat Firdaus.

Rikky menambahkan, tentunya ini membutuhkan dukungan semua pihak. Sesuai ketentuan bahwa KKKS yang akan melakukan pengeboran akan melaksanakan sosialisasi sebelum kegiatan baik di darat maupun laut. Untuk Pertamina Hulu Rokan Zona 1 sudah dilaksanakan. Hal yang sama juga akan dilaksanakan oleh Premier Oil Andaman Ltd nantinya.

Wakil Kepala BPMA Muhammad Najib, mengungkapkan, pihaknya juga siap mendukung upaya yang dilakukan Pertamina Hulu Rokan Zona 1 dalam mencari cadangan migas. BPMA juga intens berkomunikasi dengan SKK Migas Sumbagut dalam memitigasi persoalan yang mungkin dihadapi, sehingga para investor dapat nyaman berinvestasi dan bekerja di Aceh.

“BPMA siap menjadi katalisator bersama stakeholder daerah dalam menunjang keberhasilan operasi hulu migas di Provinsi Aceh,” ujar Najib.

Upaya Mencari Cadangan Migas Baru

Tidak hanya Pertamina Hulu Rokan Zona 1, upaya mencari cadangan migas yang baru juga akan dilakukan oleh KKKS Premier Oil Andaman Ltd. Wilayah Kerja Andaman II terletak di daerah lepas pantai Laut Andaman Selatan di lepas pantai Aceh, Indonesia. Wilayah Kerja Andaman II ini berada di laut lepas (offshore), sekitar 150 km dari daratan Kabupaten Bireun dan Kota Lhokseumawe, Aceh.

Semenjak beberapa tahun yang lalu, pihak Premier Oil Andaman Ltd bersama SKK Migas telah melakukan koordinasi kepada berbagai stakeholder di Provinsi Aceh. Premier Oil Andaman akan melakukan pengeboran eksplorasi pada tahun 2022. Saat ini kegiatan yang baru dilakukan Premier Oil Andaman Ltd adalah persiapan pra pengeboran yakni multiclient 3rd party 3D seismic. Beberapa langkah-langkah persiapan terkait program pengeboran secara intensif tengah dipersiapkan Premier Oil Andaman Ltd bersama tim teknis SKK Migas.

“Saat ini SKK Migas dan Premier Oil Andaman Ltd sedang dalam proses mempersiapkan rencana pengeboran yang akan dilaksanakan pada 2022. Sebelum pelaksanaan kegiatan pengeboran nantinya, kami bersama KKKS juga akan kembali mengupdate dan melakukan silaturrahmi serta sosialisasi kepada pemerintah daerah maupun masyarakat,” ungksp Kepala Departemen Humas SKK Migas Sumbagut, Yanin Kholison.

Hal tersebut juga didukung Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Aceh, Ir. Mahdinur, M.M., Ia mengatakan, bahwa untuk kegiatan di atas 12 mil merupakan kewenangan pusat. Namun demikian, diharapkan dengan adanya kegiatan pengeboran ini daerah tetap mendapat perkembangan informasi melalui sosialisasi, sehingga pemerintah daerah dapat membantu memberikan dukungan kelancaran kegiatan dan memberi informasi kepada publik di Aceh.

Sebelumnya, sejak 2019 SKK Migas bersama Premier Oil Andaman Ltd, aktif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, di antaranya bersama Bupati Aceh Utara, Bupati Bireuen dan Wali Kota Lhokseumawe pada akhir tahun 2018. Kemudian, dilanjutkan dengan Safari Ramadhan pada 2019 bersama jajaran Pemda Bireun, serta kunjungan kerja dengan Gubernur Aceh pada September 2019.

Selain itu, Premier Oil Andaman Ltd juga berkunjung ke Kantor BPMA, Banda Aceh dan melakukan site visit ke Arun di Lhokseumawe, yang saat ini dioperasikan oleh PT. Perta Arun Gas.

Di samping itu, SKK Migas dan Premier Oil Andaman Ltd juga telah melakukan kegiatan program pengembangan masyarakat melalui kegiatan kuliah umum dan sosialisasi di kampus Unsyiah dan UIN Arraniry pada April 2019. Juga kuliah umum bersama Universitas Al-Muslim pada November 2019.

Selanjutnya, pada Desember 2019, bahwa Premier Oil Andaman Ltd melaksanakan kunjungan/site visit ke Pelabuhan CT 3 Sabang bersama SKK Migas Sumbagut dan Perwakilan Dirjen Migas, KESDM. Pada tahun ini, bersama Migas Center yang diiinisiasi SKK Migas dan BPMA di Universitas Malikussaleh (Unimal), Premier Oil Andaman Ltd turut mendukung kegiatan Webinar edukasi dan lomba penulisan ilmiah bagi mahasiswa.

Rangkaian kegiatan tersebut merupakan upaya berkelanjutan SKK Migas dan KKKS Premier Oil Andaman Ltd, dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah dalam rangka mendukung operasional kegiatan Premier Oil Andaman Ltd di laut Aceh.

Wilayah Kerja Andaman II sendiri berada ujung perbatasan terluar NKRI yang berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Thailand dan Malaysia. Keberadaan WK Andaman II ini juga diharapkan dapat menjadi indikator dalam mengawal kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan. (*)

  • Bagikan