LHOKSEUMAWE – Memperingati Hari Damai Aceh (MoU Helsinki) yang ke-17, Panglima Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Kuta Pase, Mukhtar Hanafiah akrab disapa Ableh bersama mantan kombatan GAM lainnya, menemui Penjabat (Pj) Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Imran di Kantor Wali Kota, Senin, 15 Agustus 2022.
Dalam kunjungan Panglima Kuta Pase turut didampingi Wakil Panglima KPA Kuta Pase, Heriansyah alias Heri POM, Ketua PA Lhokseumawe, Husaini alias Zaini POM, Bendahara KPA Kuta Pase, M Yasir, Juru Bicara KPA Kuta Pase, Halim Abe dan sejumlah mantan kombatan GAM.
Penjabat (Pj) Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Imran mengatakan, kedatangan pihak KPA Kuta Pase untuk bersilaturahmi dengan dirinya dalam rangka peringatan Hari Damai Aceh (MoU Helsinki) menyampaikan aspirasi terkait beberapa kesepakatan yang ada di dalam poin-poin MoU tersebut. Juga meminta kepada saya untuk membantu atau mempercepat proses terkait hal itu,” kata Imran kepada para wartawan usai pertemuan dengan mantan kombatan GAM.
Pertemuan ini, Imran menyampaikan sepakat membangun Aceh khususnya Lhokseumawe dengan menciptakan suasana damai. Tentunya akan mudah masuk investor ke daerah, sehingga akan dapat menampung tenaga kerja dan itu sangat diharapkan.
Mereka hanya mengingatkan kepada saya, bahwa damai Aceh dimulai dengan adanya MoU Helsinki, ada UUPA, Qanun tentang Bendera dan Lambang Aceh.
Pada intinya hanya menyampaikan aspirasi, dan tidak ada hal lain di luar itu. Kita sepakat untuk menciptakan situasi yang kondusif dan nyaman di Lhokseumawe. Sesuai dengan prinsip saya bahwa Kota Lhokseumawe, kita harapkan nantinya bisa lebih tertib dan bersih,” ujar Imran.
Jubir KPA Wilayah Kuta Pase Halim Abe mengatakan, pertemuan dengan Pj Wali Kota melakukan koordinasi terkait MoU Helsinki. Karena momen inikan (Hari Damai Aceh) menjadi suatu landasan bagi semua pihak untuk bergerak ke arah yang lebih baik lagi ke depan. Ini menjadi tanggung jawab bersama yang harus dipikul secara bersama-sama pula
“Kita ingin menyampaikan pesan bahwa sebenarnya kombatan GAM juga punya cara-cara yang lebih soft. Bukan hanya melakukan sesuatu yang menjadi polemik di lapangan, tapi kita juga punya hal-hal yang lebih mengedepankan komunikasi.
Maka kami juga ingin menyampaikan kepada masyarakat semua bahwa tidak ada persoalan sebenarnya di antara teman-teman kombatan GAM dengan TNI, Polri, maupun pejabat daerah.
Tetapi, damai ini menjadi komitmen bersama yang harus dirawat secara baik hingga ke depan,” kata Halim Abe.
Pertemuan dengan Pj. Wali Kota Lhokseumawe, kita menyerahkan bundel berisi poin-poin MoU Helsinki sebagai landasan perdamaian di Aceh. Kemudian, ada Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013, dan Bendera Bulan Bintang.
Sehingga menjadi pedoman bagi Muspida Lhokseumawe untuk memahami bahwa ini sesuatu yang legal, tidak ada permasalahan secara hukum. Tapi ini lebih kepada kebijakan politik di tingkat pimpinan, dan ini harus diselesaikan,” ujarnya.
Maka hari ini, kita dalam konteks damai untuk mencoba membangun komunikasi yang bagus dengan semua pihak,” pungkas Halim Abe. []
