BANDA ACEH – Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Pusat Jendral (purn) TNI Agum Gumelar menyatakan, bahwa setiap kader atau alumni Lemhanas harus memiliki dua jati diri, dan salah satunya adalah berwatak pejuang.
“Dua jati diri IKAl yang saya sangat kedepankan, pertama berwatak pejuang, dan yang kedua adalah berwawasan negarawan,” hal itu disampaikan Jenderal (purn) TNI Agum Gumelar dalam sambutannya pada prosesi pelantikan pengurus DPD IKAL Aceh periode 2022-2027 di Anjong Mon Mata Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa malam (22/11).
Agum Gumelar mengatakan, Lemhanas merupakan tempat berkumpulnya para pemikir-pemikir handal yang memiliki potensi besar untuk turut serta dalam proses pembangunan bangsa Indonesia.
Karena itu, perlu mengedepankan jati diri berwatak pejuang, dalam artian tidak boleh apatis terhadap perkembangan situasi dan kondisi bangsa, melainkan harus memiliki rasa kepedulian.
Kemudian, jati diri yang kedua adalah berwawasan negarawan, dalam artian apapun yang dipikirkan, diperbuat dan dilakukan semuanya harus berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau golongan.
“Semuanya diprioritaskan untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan jati diri tadi kami terus berusaha untuk mengimplementasikan peran kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Agum Gumelar.
Jenderal (Purn) Agum menegaskan, terdapat satu peran yang dilandasi pada sebuah keyakinan, yaitu yakin bahwa di negeri tercinta ini tidak akan pernah ada seorang presiden atau pemimpin yang menginginkan rakyatnya sengsara.
Melainkan hanya ada sebuah seni, di mana seorang presiden harus mengenali dengan benar permasalahan yang dihadapi oleh rakyatnya. Serta seni mencari solusi yang paling tepat dan bijak guna mengatasi masalah.
Dalam membantu pemerintah, kata Agum, pihaknya juga melakukan kajian terhadap permasalahan yang muncul, dan hasil buah pemikiran mereka kemudian disampaikan kepada pemimpin, baik itu Presiden, DPR dan MPR RI.
“Itu lah yang kita lakukan, kalau hasil kajian kita dalam bentuk saran dan masukan itu diterima dan dipedomani para pemimpin kita bersyukur, tetapi kalau tidak diterima atau tidak digubris, kita tidak boleh marah,” ujar Agum.
Hal yang sama, juga ada di tingkatan pemerintah provinsi, bahwa tidak ada seorang pun Gubernur yang ingin rakyatnya sengsara.
Sekarang Pj Gubernur Aceh adalah Mayjen (Purn) TNI Achmad Marzuki, tidak mungkin dia ingin rakyat di Aceh sengsara, melainkan hanya seni untuk mengenali dengan benar permasalahan yang dihadapi rakyat Aceh, dan seni mencari solusi tepat paling serta untuk mengatasi masalah.
Jenderal (Purn) Agum berpesan, DPD IKAL Aceh harus bisa berperan, mengkaji setiap permasalahan yang muncul untuk disampaikan kepada Gubernur, tentunya dengan cara yang baik, santun ikut norma, aturan elegan tidak dengan cara turun ke jalan memaki-maki.
“Sehingga terjadi kemitraan kemitraan antara pemerintah provinsi dengan kita, dan disinilah kita harus berbuat,” ujar Agum Gumelar.
Sementara itu, Ketua DPD IKAL Lemhanas Aceh Prof. DR. Syahrizal Abbas mengatakan, DPD Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas (IKAL) Aceh telah membuat program atau wadah ngopi kebangsaan sebagai salah satu cara membantu memberikan solusi kepada pemerintah daerah terhadap permasalahan di tanah rencong.
Selama ini pihaknya telah melakukan berbagai aktivitas mulai dari seminar, diskusi, training wawasan kebangsaan dan berbagai kegiatan lainnya.
Menghimpun pemikiran alumni, kata Prof Syahrizal, mereka telah menjalankan program ngopi kebangsaan. Melalui wadah tersebut pihaknya mendiskusikan isu-isu strategis kebangsaan seperti politik, ekonomi, lapangan kerja, energi, lingkungan, pangan, kesehatan, kehidupan sosial dan lainnya.
“Hasil diskusi ngopi kebangsaan itu dirumuskan dalam bentuk rekomendasi yang kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah, gubernur Lemhanas dan berbagai pemangku kepentingan lainnya,” ujar Prof Syahrizal Abbas dalam prosesi pelantikan pengurus DPD IKAL Aceh periode 2022-2027 di Anjong Mon Mata Meuligoe Gubernur Aceh, di Banda Aceh.
Prof Syahrizal menegaskan, DPD IKAL Aceh periode 2022-2027 akan bergerak cepat untuk memberikan kontribusi terhadap Aceh. Membantu pemerintah Aceh dalam rangka mewujudkan pembangunan.
Contoh konkrit, pihaknya baru saja melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dengan ikatan alumni kepamongprajaan Aceh, Peradi, hingga perhimpunan sarjana pertanian Indonesia.
“Sesuai dengan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki, IKAl Aceh juga membicarakan isu-isu kebangsaan yang menjadi perhatian Pemerintah Aceh seperti kemiskinan, stunting ketahanan pangan, energi dan lain-lain,” katanya.
Dalam kesempatan ini, guru besar UIN Ar-Raniry itu juga meminta dukungan penuh dari Pemerintah Aceh dan seluruh unsur Forkopimda, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Sehingga IKAl Aceh benar-benar dapat berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara untuk masa yang akan datang,” pungkas Prof Syahrizal Abbas. (*)
