LHOKSEUMAWE – Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Aceh mengajak generasi muda untuk ikut mengawal realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau #UangKita, khususnya di Provinsi Aceh agar penggunaannya tepat sasaran dan produktif.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Aceh Safuadi mengatakan, APBN merupakan alat fiskal perekonomian yang harus direncanakan dan diimplementasikan dengan berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Untuk mewujudkannya, sangat diperlukan peran generasi muda selaku penopang masa depan bangsa, untuk turut andil berkontribusi memberikan gagasan, inovasi, kerja keras bersama-sama mengawal APBN agar produktif, tepat sasaran dan tepat tujuan sehingga Indonesia Maju 2045 akan terwujud sesuai yang tertuang dalam cita-cita strategis bangsa,” kata Safuadi pada kuliah umum bertajuk #UangKita Talk di GOR ACC Cunda Universitas Malikussaleh, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Selasa (23/5/2023).
Acara itu diikuti 400 mahasiswa Universitas Malikussaleh dan mengupas perkembangan kinerja APBN di Aceh serta peran aset negara sebagai alat fiskal APBN dan salah satu kontributor penting perekonomian.
Pertumbuhan ekonomi Aceh tercatat sebesar 4,21 persen di kuartal IV-2022, lebih tinggi dari periode sebelumnya. Kenaikan angka tersebut dipicu oleh pertumbuhan ekspor yang meningkat, khususnya di sektor batubara seiring membaik kondisi perekonomian global. Pertumbuhan ini tentunya berkontribusi positif untuk penguatan APBN dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Komponen fiskal APBN yang juga berperan penting adalah aset negara. Pemanfaatan aset negara, yaitu Barang Milik Negara (BMN) memberikan kontribusi sebagai pendukung tugas dan fungsi pemerintah, pelayanan masyarakat serta menghasilkan manfaat finansial berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Di kawasan Arun, Lhokseumawe, Kemenkeu melalui Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) diberikan amanat untuk mengelola aset negara berupa properti kilang dan kawasan komunitas bekas pengelolaan PT Arun LNG.
LMAN diberikan mandat untuk melaksanakan optimalisasi aset negara guna menghasilkan berbagai manfaat bagi masyarakat yang dilakukan melalui berbagai bentuk kerjasama pemanfaatan aset.
Kerjasama itu diantaranya pemanfaatan gedung dan rumah komunitas kawasan Arun bersama Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menunjang kegiatan belajar mengajar dan tenaga pendidik di Sekolah Modal Bangsa dan Yapena.
Kerjasama sewa guna untuk tanah seluas 19.343 meter persegi bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk pembangunan Stasiun Paloh, yang menjadi penghubung Kota Lhokseumawe dan Bireuen,” kata Safuadi.
Sementara itu, Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN Candra Giri Artanto mengatakan, setiap rencana pemanfaatan aset di wilayah Arun harus melalui kajian dan pertimbangan komprehensif.
Hal itu untuk memastikan pemanfaatan aset dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan tata kelola yang berlaku.
“LMAN senantiasa melakukan evaluasi terhadap kerjasama pemanfaatan aset yang dilakukan dan memastikan manfaat pengelolaan aset dapat tercapai sesuai tujuan kerjasama,” kata Candra.
Kolaborasi LMAN dengan pemangku kepentingan di wilayah Lhokseumawe salah satunya juga diimplementasikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara LMAN dengan Universitas Malikussaleh yang juga dilakukan bersamaan dengan kegiatan #UangKita Talk.
Melalui kerjasama tersebut, diharapkan akan ada peningkatan kompetensi dan partisipasi generasi muda untuk mewujudkan optimalisasi aset negara yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Candra. (*)
